In Memoriam 2 Tahun (Papa Tercinta)


http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/26/in-memoriam-2-tahun-papa-tercinta-568441.html

http://arioneuodia.blogspot.com/2013/06/in-memoriam-2-tahun-papa-tercinta_26.html

St. Jasarmen Saragih Garingging

St. Jasarmen Saragih Garingging

02.35 WIB 26 Juni 2011; waktu yang masih melekat di kepala ini, waktu yang masih sering membayang-bayangi pandangan, waktu yang masih sering memaksa ingatan untuk kembali mengingatnya, waktu yang sering menjadikan hidup terasa kurang mengalami kebahagiaan, waktu yang sering membuat kegelisahan, waktu yang sering membuat buta dalam pikiran dan naluri, serta waktu yang menyadarkan bahwa ternyata dia (Papa) sudah tidak di dunia ini lagi.

Ketika mengingat waktu ini, muncul kembali bayang-bayang yang telah berlalu dan yang telah terkubur lama. Suasana seperti banyak hal yang telah hilang dan tidak akan muncul kembali, harapan-harapan seperti telah ditelan waktu, dan semangat seperti telah habis didalam kegelapan. Bayangan-bayangan muncul seperti menghantui pikiran dan menjauhkan suasana dari sebenarnya. Kenyataan seperti mimpi yang tak berarti dan tak memberikan arah.

Rasa rindu ini selalu ada dan tidak akan pernah padam walau sedetik pun. Segala usaha dan jalan telah dilalui untuk melupakan sejenak dan mengalihkan pikiran dari kenyataan yang telah berlalu, namun justru kadang memperparah dan mempersulit keadaan. Sebaliknya yang terjadi hal yang tidak diinginkan sebelumnya.

Jarak dan waktu telah memisahkan roh yang ingin selalu dalam hubungan seperti tidak terjadi apa-apa. Roh menginginkan hubungan itu tetap terasa sampai kapan pun, namun itu hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah terjadi sampai kapan pun. Terkadang kenyataan yang seperti ini sangat sulit untuk diterima sehingga membuat pikiran semakin dipaksa untuk mengenang segalanya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang buruk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

2 tahun lamanya engkau (papa) meninggalkan keluarga ini, 2 tahaun lamanya membiarkan kenyataan ini kami hadapi, 2 tahun lamanya tidak pernah ikut ambil bagian dalam hal apa pun yang kami lakukan, 2 tahun lamanya wajah itu tidak pernah tampak di pandangan ini, 2 tahun lamanya pelukan hangat tidak dirasakan, 2 tahun lamanya suara itu tidak pernah menggetarkan gendang telinga, 2 tahun lamanya jabatan tangan itu tidak dirasakan, 2 tahun lamanya senyuman itu tidak terlihat, 2 tahun lamanya nyanyian pagi itu tidak pernah menghibur dan memberikan semangat, 2 tahun lamanya nasihat-nasihat itu tidak terdengar, 2 tahun lamanya tawa dan canda tidak menghibur suasana, 2 tahun lamanya hentakan kaki tidak terdengar, 2 tahun lamanya tidak melihat keriput muka, 2 tahun lamanya tidak melihat penampilan menarik yang selalu rapi dalam berpakaian, 2 tahun lamanya tidak melihat membaca dengan menggunakan kaca mata tua, 2 tahun lamanya tidak melihat gaya dalam penampilan, semuanya hanya dalam kenangan yang telah tertabung dalam pikiran.

Sangat bangga mempunyai papa, guru, pemimpin sepertimu. Memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa secepat ini semuanya hilang dan tinggal kenangan, tapi harus tetap disadari bahwa ini adalah nyata dan telah terjadi selama 2 tahun lamanya.

Melihat wajahmu kembali adalah kerinduan selama 2 tahun ini walaupun hanya dalam mimpi dan walaupun hanya sekejap, itu sangat berarti dan bisa mengobati kerinduan yang telah menumpuk. Ingin menjamah wajahmu dan melihat senyummu kembali untuk menghiasi hari-hari, tapi tidak kunjung datang harapan itu, hanya dalam sebuah bayangan sekejap dengan pejaman mata.

Papa, kuingin menjadi sepertimu yang menjadi teladan bagi orang disekitarmu, kuingin mengikuti jejak langkahmu dan melebihinya, kuingin menjadi pemimpin sepertimu, kuingin selalu bersuka dan selalu sabar/tabah dalam menghadapi segala perkara dalam hidup, kuingin menjadi orang terkuat ketika orang-orang mulai membenci dan menjelekkanku, kuingin menjadi panutan bagi keluargaklu nantinya, kuingin memiliki apa yang kamu miliki.

Jalan memang masih panjang yang harus kulalui, tetapi dengan datangnya bayang-bayang itu akan mempermudah dalam melaluinya. Harapanmu, harapanku, dan harapan keluarga kita sudah ada ditangan kami keluarga yang kau tinggalkan. Suka cita telah muncul kembali dalam keluarga kita, kebahagiaan semakin terasa walaupun banyak perkara yang kami hadapi karena bayangan itu mengingatkan dan mengharuskan kami untuk mewujudkan harapan kita.

Salam rindu Pa dari anakmu yang paling kecil ini, kedewasaan semoga semakin tumbuh dalam diriku dan harapan kita yang ditanganku semoga bisa kubawa dalam sebuah kesempurnaan. Senang rasanya engkau bersama Bapa di surga, tetapi sedih ketika harus melalui ini tanpa dirimu. Semoga Tuhan lebih memberkati lagi keluarga kecil yang kau tinggalkan dulu dan sekarang sudah mulai besar.

We Love You Papa. We Need You Every Time and You Always In Our Heart Because We Really Miss You.

Petani Juga Manusia


http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/10/17/petani-juga-manusia-496310.html

Permasalahan dalam lingkup petani sering terjadi di Negara ini. Mulai dari permasalahan mengenai lahan, hasil panen, bahan produksi serta alat-alat  produksi pertanian. Sebenarnya petani itu dimata pemerintah sebatas apa? Kenapa sampai saat ini permasalahan dalam kehidupan para petani tak kunjung selesai melainkan semakin bertambah? Dimana sebenarnya peran pemerintah yang seharusnya sebagai pelindung dan yang menjadikan masyarakat itu sejahtera, apakah peran pemerintah itu sudah diputarbalikkan dengan yang seharusnya tanggung jawab mereka demi kesejahteraan pribadi?

Apa sebenarnya salah dari para kaum tani kepada Negara ini? Mereka sudah bekerja keras demi mencukupi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia. Dimana hati pemerintah melihat kondisi para petani Indonesia saat ini yang semakin lama semakin mengenaskan? Apakah mereka tidak merasakan kerja keras para petani dengan memakan nasi setiap hari atau apakah mereka menutup mata hati mereka atas apa yang dialami para petani? Tidakkah mereka sadar tanpa petani, mereka tidak akan bisa bertahan hidup sampai sekarang ini?

Seperti yang terjadi pada para petani di berbagai daerah. Fakta yang dihadapi para kaum tani dalam penyelesaian kesejahteraan rakyat sangat tidak berpihak pada kepentingan mereka. Hal ini dapat terlihat dengan tidak tercapainya Reforma Agraria. Justru para petani sekarang ini dihadapkan pada berbgai konflik yang sangat besar yang berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak-anak mereka.

Para petani menghadapi konflik dan intimidasi dari berbgai perusahaan mengenai lahan pertanian yang sedang mereka garap, ditambah lagi dengan adanya pungutan-pungutan liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi kaum tani.

Konflik dan intimidasi ini membuat kaum tani akan kehilangan pekerjaan mereka sendiri yang telah berjasa memenuhi pangan Indonesia. Jika hal ini akan terus berlanjut, maka jumlah kemiskinan akan bertambah di Indonesia, yang mana kemiskinan itu seharusnya dikurangi dan dikendalikan.

Betapa sungguh kejamnya jika dalam kesulitan hidup, masyarakat masih dihadapkan pada aksi oknum-oknum yang memeras rakyat atas nama pemenuhan administrasi kependudukan. Beban kehidupan mereka yang begitu berat ditambahi dengan aksi yang jauh bertentangan dengan pancasila.

Apakah petani itu dianggap bodoh sehingga aksi-aksi ini sering kali terjadi di kehidupan kaum tani khususnya desa-desa yang jauh dari kota? Atau apakah memang petani itu layak atau pantas dijadikan tumbal bagi oknum-oknum terkait yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu materi mereka?

Saat ini rakyat miskin khususnya kaum tani merupakan kaum yang merasakan betul ketertindasan oleh rezim komprador pemerintahan. Fakta yang terjadi pada kaum tani bahwa tenaga kerja mereka hancur dan tidak berdaya guna atau sama sekali sia-sia, karena tidak dipenuhinya Reforma Agraria yang sebenarnya sejak tahun 1960  bangsa Indonesia sudah mempunyai “modal awal” bagi suatu agenda pembaruan agraria, yaitu UU No.5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, atau secara popular dikenal sebagai UUPA-1960 dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) yaitu UU No.2 tahun 1960.

Undang-undang Reforma Agraria ini sebenarnya menjadi alat produksi utama bagi kaum tani. Jalan keluar bagi penyelesaian persoalan yang kerap sering terjadi pada kaum tani dan rakyat miskin adalah diwujudkannya Reforma Agraria. Tanah, modal, dan teknologi untuk petani penggarap seharusnya dibawah kontrol organisasi rakyat sejati hingga dipenuhinya kebutuhan warga negara atas administrasi kependudukan. Tetapi kenyataan yang sebenarnya kaum tani dipersulit dalam penggunaan lahan pertaniana, modal dan teknologi pertanian yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kehidupan mereka.

Bukankah biadab jika pemerintah masih membiarkan rakyatnya sendiri tidak berdaya dan putus asa terhadap masalah kesejahteraan dan kemelaratan yang menjadi jerat dan jerit tiap harinya bahkan mereka dijerat pula dengan beban administrasi kependudukan yang memberatkan.

Sadarkah pemerintah jika sebutir nasi yang mereka konsumsi tiap hari adalah jerih payah dan kerja keras kaum tani yang selama ini mereka tidak pedulikan justru mempersulit kehidupan para kaum tani.

Kaum tani juga manusia yang butuh perlindungan dan pertolongan dari pemerintah bukan sebaliknya yang mempersulit kehidupan mereka. Petani juga ingin bahagia dan sejahtera, mereka mempunyai Hak sebagai warga Negara Indonesia. Indonesia sudah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,tapi apakah ini yang dinyatakan merdeka?

Mereka mempunyai pemerintah sendiri tetapi mereka masih tertindas dibawah pemerintahan itu. Mereka tidak dipedulikan, mereka dianggap seperti pembantu di Negara ini. Dimana kesadaran pemerintah dengan hal ini, apakah pemerintah masih berkeras hati untuk tetap menutup mata mereka atas masalah yang dihadapi rakyat miskin khususnya kaum tani? Apakah pemerintah ingin melihat lebih puas lagi bagaimana penderitaan para petani saat ini?

Perjuangan para petani untuk tetap menyediakan bahan pangan bagi negara ini ternyata tidak dipandang bagus oleh pemerintah. Pemerintah seolah-oleh menyia-nyiakan usaha dan kerja para petani dan mereka dipandang hanya sebelah mata.

Saatnya sekarang Indonesia untuk berbenah diri dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan yang sering terjadi. Penjajahan terhadap rakyat kecil dan kaum tani harus dibinasakan, karena mereka juga  butuh penghidupan yang layak ditanah airnya sendiri. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, pemerintah akan semakin merajalela untuk tetap tidak memperdulikan rakyat kecil. Mereka akan tetap tertindas dan tidak merasakan kemerdekaan yang sebenarnya.

Pertanian Jantung Bangsa


http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/10/10/pertanian-jantung-bangsa-494596.html

Apakah kita pernah bertanya pada pribadi kita, karena apa kita bisa bertahan hidup sampai sekarang? Siapa selama ini yang telah berjasa menyediakan kebutuhan utama untuk memenuhi keberlangsungan hidup? Dan bagaimana cara para penyedia untuk memenuhi kebutuhan utama kita? Kalau dilihat dari kenyataan sekarang, sangat jarang ada timbul pertanyaan seperti itu.Terkadang yang kita pikirkan hanyalah “yang penting kebutuhanku sudah ada dan terpenuhi”. Tidak pernah ada rasa untuk mengetahuinya.

Sangat tidak rasional apabila seperti itu banyak terjadi di negara Indonesia. Indonesia yang disebutkan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, tapi nyatanya masih banyak warga yang tidak mau tahu tentang orang yang telah berjasa dalam pemenuhan kebutuhannya. Mereka tidak ada rasa peduli dan tidak ada rasa simpati. Bagaimana nasib Indonesia nantinya apabila landasan negaranya tidak bisa diterapkan. Mau dibawa kemana Indonesia ini?

Pangan yang merupakan  salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, seharusnya menjadi salah satu fokus utama dalam kehidupan dan sistem pemerintahan di suatu negara. Khususnya di Indonesia, kebutuhan pangan haruslah menjadi topik yang signifikan bagaimana upaya dalam pengembangan dan pemenuhannya. Bukan seperti kenyataan yang terjadi sekarang, yang dipikirkan oleh pemerintah hanya pemenuhan tanpa ada dasar ingin menjadi produsennya.

Pangan yang dihasilkan dari kegiatan pertanian merupakan dasar dan kunci bagi suatu negara untuk mengembangkan negara yang bersangkutan. Dengan kegiatan pertanian yang bagus dan tertata dengan rapi sangat mempengaruhi perkembangan negara, hal ini juga akan menjadi tolak ukur bagi negara lain mengenai perkembangan di negara tersebut.

Kualitas dari suatu negara dapat ditentukan dari kegiatan pertaniannya. Walaupun teknologi suatu negara itu tidak begitu berkembang, tetapi apabila pertaniannya sangat maju dan menjadi sumber pangan bagi dunia, akan mempengaruhi negara lain untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara yang berkembang. Inilah nantinya yang akan menumbuhkan terjadinya kebangkitan nasional dan rasa nasionalisme.

Pertanian juga merupakan jantung bagi suatu negara. Tanpa ada pertanian, mustahil jika kebutuhan pangan dinegara itu bisa terpenuhi dan sangat sulit untuk berkembang. Karena pangan adalah kebutuhan utama dan mendasar setiap makhluk hidup dan tidak bisa hidup tanpanya. Sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan peran pangan bagi kehidupan.

Peluang Pertanian Indonesia

Khususnya di negara Indonesia, dalam pengembangan kegiatan pertanian mempunyai peluang sangat besar. Sumber daya alam yang begitu melimpah dan sumber daya manusianya yang sangat banyak bisa menjadi dasar pengembangan pertanian. Iklim dan tanahnya sangat mendukung dalam pengembangan ini.

Indonesia telah memiliki 3 syarat dalam pertanian, yaitu lahan, air, dan sinar matahari yang letak Indonesia sangat strategis di bawah garis khatulistiwa. Kebutuhan dalam pengembangan pertanian sudah dimiliki oleh Indonesia. Mendengar hal ini  mungkin akan muncul pertanyaan lagi di benak kita, kenapa Indonesia masih saja kekurangan dalam pemenuhan pangan sedangkan kaya akan segalanya? Dan kenapa Indonesia masih melakukan impor bahan pangan sedangkan yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang luas akan lahan pertanian?

Generasi muda saat ini sangat disarankan untuk lebih lihai memahami kondisi yang sedang dihadapi Indonesia. Dari setiap permasalahan harus ada timbul dibenak kita bagaimana cara untuk mengatasi dan mengendalikannya. Karena jika saat ini tidak bisa dipikirkan para generasi sebagai penerus bangsa, Indonesia kemungkinan akan terjual ke negara yang lebih cerdik dan lebih pintar dari kita atau kemungkinan kita akan kembali dijajah oleh negara luar.

Di Indonesia, jumlah penduduk yang semakin meningkat sangat mempengaruhi kegiatan pertanian. Lahan pertanian semakin sempit karena dialih fungsikan untuk tempat pemukiman, pembangunan jalan dan pembangunan kepentingan umum. Tempat pemukiman adalah hal utama dalam pengalihan fungsi. Untuk mengatasi ini pemerintah daerah seharusnya membangun perumahan yang bertingkat tinggi dan membatasi pembangunan yang memboroskan lahan.

Dalam meningkatkan dan membangkitkan pertanian di Indonesia perlu pembenahan yang real dan kualifikasi yang mantap. Kualifikasi ini nantinya akan menjadi dasar pergerakan untuk munculnya sistem pertanian yang berbasis teknologi dengan pencapaian yang maksimal. Dengan adanya hal ini akan membangkitkan semangat juang para petani khususnya dari keterpurukan.

Nilai dari pertanian sangat tinggi dan dapat menciptakan serta meningkatkan martabat warga Indonesia dihadapan warga negara lain. Martabat yang tinggi akan membangkitkan rasa nasionalisme dan perjuangan terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hierarki bangsa Indonesiapun akan semakin tinggi dimata dunia. Pencapaian yang seperti ini lah yang perlu dilakukan dengan pemantapan strateginya.

Bila keterpurukan pertanian tetap saja ada ditangan Indonesia, negara ini akan sulit untuk berkembang sekalipun sistem teknologinya maju. Karena pertanian adalah kunci kesuksesan dan pencapaian tujuan bangsa. Jika pertanian lemah, maka kita akan tergantung pada produsen pangan dari luar negeri. Segala harga dan substansi yang ada akan tergantung pada negara tersebut.

Saatnya Indonesia berbenah diri dalam peningkatan pertanian, untuk mengendalikan keterpurukan bangsa. Jika Indonesia masih tetap terpuruk, kebangkitan nasional tidak akan bisa terjamin dengan baik dan pencapaian tujuan bangsa akan berjalan ditempat atau kemungkinan mundur.

Buku atau Game Online


http://edukasi.kompasiana.com/2012/10/10/buku-atau-game-online-494587.html

“Buku adalah gudang ilmu”, “Buku adalah jendela dunia.” Demikian lah kata-kata yang sering kita dengar dan kita ucapkan. Entah dari mana asal kata-kata bijak itu, tapi yang jelas kata-kata itu sudah turun-temurun kita dengar.  Dari dalam buku kita akan menemukan inspirasi, motivasi, dan berbagai khasanah ilmu pengetahuan. Buku juga merupakan sumber harta yang tak ternilai harganya. Uang bisa habis, harta milik bisa lenyap, tapi pengetahuan tidak bisa dicuri.

Dalam kehidupan sekarang kata-kata seperti di atas hanya menjadi sekedar omongan saja, banyak diantara manusia jaman sekarang khususnya pelajar sebagai generasi bangsa sangat jarang untuk membaca buku. Mereka lebih mementingkan permainan daripada membaca buku.

Sadar tidak sadar, terkadang kita memang meremehkan yang namanya buku, sering kita tidak memperdulikan kata “Buku adalah gudang ilmu”, “Buku adalah jendela dunia.” Tapi dibalik ketidaksadaran kita itu, kita telah menjadikan diri kita sendiri menjadi bodoh yang tidak mengerti apa-apa.

Kita memang sangat bagus mengikuti yang namanya perkembangan jaman dan sangat diwajibkan, tapi disamping itu kita harus sadar bahwa tanpa membaca buku pngetahuan kita mungkin tidak akan cepat berkembang dan kita kurang mengetahui mengenai suatu hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan .

Pelajar sebagai generasi muda sangat dianjurkan  untuk sering membaca buku khususnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tapi dari kenyataannya justru generasi muda pada saat ini semakin menjauh dengan yang namanya buku. Salah satu penyebab masalah ini adalah game online yang semakin berkembang pesat dalam kehidupan sekarang.

Game online sudah merasuki pikiran generasi muda sekarang, terkadang mereka lebih mementingkan bermain game daripada sesutau yang sebenarnya sangat berguna bagi masa depannya sendiri khususnya sekolah/kuliah. Pada waktu jam pelajaran, banyak diantara  pelajar yang asyik bermain game di warnet. Mereka tidak memikirkan sekolahnya lagi sehingga banyak pelajar yang berhenti sekolah karena malas.

Walaupun game sebenarnya ditujukan untuk anak-anak dan remaja, tidak sedikit orang dewasa yang kerap memainkannya. Bahkan beberapa di antaranya menjadikan game sebagai pekerjaan dan media untuk mendapatkan uang. Keberadaan game dan pengaruhnya bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Banyak para peneliti yang mengatakan bahwa game computer/game online adalah pemicu kekerasan dalam dunia nyata.

Game dan buku memang sangat bertolak belakang, dan faktanya  game lebih banyak diminati daripada buku. Salah satu penyebab hal ini adalah minimnya kesadaran akan pentingnya membaca buku. Seperti kata Mohammad Nuh, ”kegairahan membaca harus terus digelorakan di tengah masyarakat pada semua kalangan. Buku dan orang bijak adalah guru dalam kehidupan. Buku membuka cakrawala baru serta memperkaya wawasan setiap orang. Tamat perguruan tinggi bukan berarti selesai sudah belajar. Masih ada tempat belajar lainnya, yakni membaca buku,”

Bermain game memang tidak salah , tapi dalam bermain game harus mempunyai batas-batasnya juga. Jangan lah karena asyiknya bermain game menjadi lupa akan tugas-tugas lainnya. Hal ini lah yang sering terjadi pada peminat game online. Mereka lupa akan tanggung jawab mereka sendiri. Membaca buku itu jauh lebih penting daripada bermain game. Dengan banyak membaca dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan diri yang berpadu dengan kerendahan hati. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Membaca akan menumbuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif, kritis, analitis dan imajinatif. Melalui membaca akan membentuk kemampuan berpikir lewat proses: menangkap gagasan/informasi, memahami, mengimajinasikan, menerapkan dan mengekspresikan.

Bagi sebagian orang membaca itu merupakan aktifitas yang menjemukan. Memang membaca itu gampang dan semua orang bisa, namun yang sulit adalah memahami, mengolah kata dan menyerap makna yang terkandung didalam sebuah susunan kata-kata yang dibaca.

Ada baiknya membiasakan membaca sejak dini. Biasanya kita tidak terbiasa dengan membaca karena dari awal kita tidak dibiasakan membaca. Sesudah itu kita asyik dengan kebiasaan kita dan tidak mencoba membiasakan diri bergelut dengan dunia kata. Padahal, pada kata yang tersusun rapi ada ilmu yang bergizi.

Bila kita mempunyai kebiasaan membaca akan memiliki keterampilan, kemampuan dan ketajaman mencerna isi bacaan. Apa yang menggerakkan kita untuk membaca akan menentukan bagaimana kita menyerap dan memahami informasi yang kita lahap.

Semakin sering kita membaca buku yang bermanfaat, baik penuturan kata dan kemampuan berpikir akan lebih matang dan tertata. Otomatis, kita akan memiliki kerangka berpikir yang kokoh dan rapi dalam menimbang dan menilai apa yang kita serap dengan lebih baik.

Satu lagi manfaat bila kita sering membaca, kita akan terbiasa berpikir dan menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memahami sekeliling dan akan terus mencoba untuk memahami segala sesuatu secara lebih teratur.

Karena begitu pentingnya dalam membaca, utamakan lah membaca buku yang bermanfaat dari pada bermain game online yang hanya membuang-buang waktu luang dan menghabiskan uang.

Entrepreneur, Pengembangan Ekonomi


https://i1.wp.com/blog.haqqi.net/wp-content/uploads/2010/12/20101207-entrepreneur.jpg

http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/10/10/entrepreneur-pengembangan-ekonomi-494456.html

Think P.I.G. – that’s my motto. P stands for Persistence, I stands for Integrity, and G stands for Guts. These are the ingredients for a successful business and a successful”, kata – kata yang sangat memotivasi bagi kaum muda untuk mempersiapkan diri menjadi seorang wiraswasta. Ini adalah motto seorang wanita pembisnis di Amerika sekaligus CEO of the CoreValue Training Program.

Globalisasi yang semakin meningkat begitu juga pengaruhnya terhadap kaum muda masa kini, menjadikan para kaum muda semakin malas untuk berpikir kreatif, dinamis dan professional. Kaum muda hanya menikmati saja apa yang sudah tersedia tanpa memikirkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi dan bisa dibuat. Sangat tidak rasional jika nantinya para penerus bangsa lemah dalam keatifitasnya.

Sistem perekonomian yang semakin bergejolak dan maraknya dibicarakan di dunia, menimbulkan kewaspadaan bagi kita khususnya negara Indonesia. Perekonomian kita yang semakin lemah dan banyaknya perusahaan di dalam negeri dipegang oleh negara luar, menjadikan perekonomian bangsa ini bagaikan telur di ujung tanduk. Berbagai ancaman datang bagi perekonomian Indonesia dari luar yang dapat menjatuhkan sistem perekonomian di negara ini.

Tolak ukur perkembangan suatu negara ada pada sistem perekonomiannya dan kemakmuran rakyatnya. Perekonomian yang maju dan kualifikasi ekonomi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dapat menghambat ancaman dari luar. Oleh karena itu perlu pembenahan bagi kaum muda sekarang untuk meningkatkan daya pikir yang kreatif dalam memajukan dan mempertahankan perekonomian Indonesia supaya tidak tergeser oleh sistem perekonomian dunia pada saat ini.

Timbulnya ide – ide kreatif akan menumbuhkan daya tarik begi seseorang untuk memulai suatu usaha dan dapat mengembangkan perekonomian. Ide atau gagasan itu merupakan suatu barang ekonomi yang sangat penting dan lebih penting dari segala objek yang ditekankan pada berbagai model kegiatan ekonomi. Karena ide adalah modal utama dalam memulai suatu usaha dan bagaimana menjalankannya.

Di dunia dengan keterbatasan fisik, adanya penemuan ide – ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide – ide kecillah yang akan menumbukan dan mengembangkan perekonomian. Ide akan menginstruksi kita dalam mengkombinasikan sumber daya fisik yang kita ketahui penyusunannya terbatas  menjadi lebih teratur dan bernilai. Di negara Indonesia karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasioanal untuk menghasilkan nilai ekonomi membuat perekonomian tidak begitu berkembang.

Peluang entrepreneur bagi kaum muda

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bagi kaum muda khususnya para mahasiswa mempunyai peluang yang sangat besar menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Berbagai kegiatan yang dilakukan dikampus dengan pelatihan kreativitas dan wiraswasta akan membangun daya tarik para mahasiswa untuk menciptakan suatu usaha bagi mereka.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan oleh DIKTI memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk menjadi seorang pengusaha dan menciptakan bisnis baru yang dapat mengembangkan perekonomian di negara ini. Dengan tumbuhnya para pengusaha muda dan jenis bisnis yang baru akan memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia dalam mengikuti era globalisasi tanpa adanya ketertinggalan dengan negara lain.

Kaum muda dengan ide – ide yang fresh akan lebih kretaif dalam menciptakan suatu usaha baru dan akan lebih termotivasi menjadi seorang entrepreneur. Daya tarik yang tinggi dan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu bisnis serta keberanian dalam mengambil resiko dan peluang akan lebih mampu menciptakan spekulasi dalam berbisnis.

Kemampuan (skill), kelebihan melaksanakan kontrol, mampu membangun usahanya, suka terhadap tantangan, memiliki aspek, mampu menghasilkan banyak uang, memiliki beberapa alternatif pilihan, dan siap mengambil alternatif keputusan yang tepat adalah karekter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Dalam pembelajarannya, para mahasiswa telah memilik dasar seperti ini, oleh karena itu mahasiswalah yang menjadi objek utama dalam pengembangan ekonomi bangsa dengan meningkatkan jiwa entrepreneur.

Mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa membangun individu – individu berjiwa entrepreneur itu sangat penting bagi sebuah bangsa atau negara? Dan mengapa kita masih tertinggal secara ekonomi dari negara Singapura, Taiwan, Hongkong, Jepang , apalagi Amerika Serikat? Melihat kondisi Indonesia saat ini memang benar kita masih jauh tertinggal dari negara –negara tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat sedikit mempunyai wirausaha entrepreneur. Sebagai anak bangsa yang akan menjadi penerus negara, kita perlu menyikapi hal ini dan berupaya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia.

Dari hasil penelitian oleh seorang Sosiolog Pembangunan, David McLelland  mengatakan bahwa suatu negara akan makmur apabila mempunyai wirausaha atau entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk negara itu. Tahun 2005, Singapura memiliki entrepreneur 7.2% dari total penduduknya, padahal tahun 2001 hanya ada 2.1%. Pada tahun 1983, Amerika yang berpenduduk 280 juta memiliki 6 juta entrepreneur, atau sekitar 2.14% dari total penduduknya. Bagaimana dengan Indonesia?

Kepentingan dalam membangun budaya entrepreneur melibatkan cara hidup unggul yang menuntut adanya budaya entrepreneurship. Kadar entrepreneur menjelaskan tentang kualitas kemandirian suatu masyarakat yang menggungkapkan tentang kualitas intelektualitas, kualitas sikap dan kualitas tindakan setiap individu. Kadar kemandirian ini menunjuk tentang sejauh mana suatu masyarakat itu dapat mengisi kehidupannya secara berkualitas, dan muncul sebagai unggul dalam persaingan antar kelompok, maupun antar bangsa.

Kini saatnya kaum muda perlu menumbuhkan jiwa entrepreneur guna mengembangkan dan mempertahankan perekonomian bangsa supaya tidak ketinggalan dari negara lain. Selain mengembangkan perekonomian, entrepreneur juga akan menjadi gerbang bagi kaum muda untuk lebih sukses dan lebih bermakna dimasa depannya.

“Reforma Agraria” Dilema Petani Indonesia


arioneuodia.blogspot.com

kompasiana.com/arioneuodia

 

 

Indonesia merupakan negara yang teramat kaya raya sumber daya alamnya, namun pernahkah kita terpikir apakah pantas berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia mengalami kemelaratan dan kemiskinan? Rakyat hanya bisa menjadi penggarap, buruh dan kuli yang justru menjadi bagian alat produksi dari korporasi raksasa swasta maupun asing bahkan menjadi konsumen terbesar produk – produ asing, artinya rakyat tidak pernah berdaulat atas tanah air nya sendiri.

Secara historis, kehidupan para petani Indonesia tidaklah menjadi baik dari masa ke masa diakibatkan oleh pengabaian hak para petani dalam mengakses sumber daya alam yaitu sumber agraria yang merupakan produksi utamanya. Kehidupan petani sekarang tidaklah jauh beda dengan kehidupan pada zaman feodal, yang mana petani hanya mempunyai sedikit tanah harus tunduk dan memberikan sewa lahan kepada atasannya. Dan yang lebih parahnya masih banyak petani Indonesia yang tidak mempunyai lahan pertanian, dia hanya sebagai buruh tani yang berpenghasilan sedikit dan dalam kondisi yang terpuruk.

Reforma Agraria yang disebut suatu program kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan para petani Indonesia seolah-olah menjadi malaikat penolong bagi petani, tapi dalam kenyataan yang sebenarnya hanya seperti wacana yang tak merubah apa pun juga.

Pengertian reforma agraria yang dikaji dari suatu kebijakan oleh pemerintah pada kenyataannya jauh dari tujuan yang hendak dicapai. Yang diberikan pemerintah kepada petani hanya berupa  ikan bukan berupa pancing yang hanya dirasakan sementara saja.

Dalam program kebijakan ini, pemerintah mengupayakan korektif untuk menata ulang struktur penguasaan, susunan kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi  yang timpang meliputi tanah, air, tambang, benih, permodalan, teknologi, sumber daya manusia dan pasar. Tapi jika dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa petani Indonesia tidak merasakan kebijakan ini, pemerintah hanya memberikan lahan yang sedikit kepada petani dan tidak dilengkapi infrastruktur dalam  menunjang kegiatan pertanian.

Reforma agraria yang sebenarnya telah dimulai sejak diundangkannya UUPA tahun 1960 tidak mengalami perubahan yang signifikan kepada kehidupan petani Indonesia. Seperangkat hukum agraria yang sudah dihasilkan dibiarkan begitu saja, tanpa ada implementasi dan kepastian yang lebih jelas. Hal ini diakibatkan karena perubahan pemerintah atau tampuk pemerintah berpindah tangan yang mempunyai pandangan dan kebijakan yang berbeda-beda.

Dalam pemerintahan sekarang, jelas terlihat bahwa reforma agraria mengenai kepemilikan tanah begitu berbanding terbalik. Pemerintah yang seharusnya memberikan lahan pertanian kepada petani Indonesia, justru lahan pertanian tersebut dialihfungsikan oleh pemerintah sendiri. Banyak lahan pertanian yang sangat subur dijadikan tempat pembangunan jalan raya, pembangunan perumahan, kawasan industri dan sebagainya.

Petani Indonesia merasa terpuruk atas tindakan pemerintah pada lahan pertanian. Lahan yang begitu sedikit diambil alih oleh pemerintah dan dialih fungsikan. Dalam falsafah dasar negara yaitu Pancasila, seharusnya dimaknai sebagai cita-cita bersama rakyat ndonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia. Marilah kita bertanya lebih jauh, apakah Pancasila yang salah atau para elit negeri ini yang tidak memahami dan sama sekali tidak menjalankan Pancasila?

Banyak diantara petani yang terjerat hukum karena membuka hutan untuk lahan pertanian. Tetapi pemerintah sendiri tidak menyadari kenapa petani bertindak seperti itu, yang sebenarnya karena lahan yang pertama milik petani sudah diambil alih oleh pemerintah dan dialih fungsikan.

Pemerintah tidak terlalu memperdulikan kebutuhan para petani Indonesia, kebanyakan hanya menuntut tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas petani itu sendiri. Hal ini juga lah yang menyebabkan sistem kebijakan reforma agraria  tidak begitu memberi peluang bagi para petani untuk sejahtera.

Sistem reforma agraria jika ditinjau dari pengertian dan tujuannya sebenarnya sangat bagus dan memberikan peluang besar bagi petani Indonesia untuk sejahtera. Tetapi kekurangan yang tampak jelas dari sistem reforma agraria ini adalah berada pada pemerintahnya itu sendiri. Selama 67 tahun perjalanan kemerdekaan, namun kaum tani belum juga bisa merasakan kemerdekaan sejati. Hal ini karena nasib kaum tani masih saja termarjinalkan. Bukankah kenyataan yang berbicara bahwa petani seakan menjadi kuli di negeri sendiri. Dimana sebagian besar petani di negeri ini adalah petani bertanah kecil dan bahkan tidak memiliki tanah sama sekali.

Ribuan kali kita melihat konflik-konflik perebutan sumber – sumber agraria berupa tanah menghiasi perjalanan kemajuan pertanian kita. Hal ni mencerminkan bahwa petani belum mendapat posisi yang dilindungi di negara sendiri karena tidak terjamin kelangsungan hidupnya.

Kemungkinan negara Indonesia yang disebut dengan negara agraris , lama – kelamaan akan hilang disebabkan karena kebijakan pemerintah kurang memperhatikan pertanian di indonesia. Petani Indonesia kelaparan dan kehausan akan kebijakan pemerintah yang memang betul-betul mendukung kehidupan mereka untuk berpeluang menjadi hidup sejahtera. Apabila diteguhkannya reforma agraria ini berdasarkan tujuannya maka petani Indonesia tidak akan melarat dan jumlah kemiskinan yang begitu besar akan terkendali dengan baik.

Kebijakan pemerintah dalam reforma agraria ini perlu dan harus didukung oleh kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung kesejahteraan petani Indonesia. Dan dalam reforma agraria perlu juga kebijakan dalam penyaluran produk – produk pertanian.

Pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan dan menumbuhkan kembalai tujuan reforma agraria agar kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menjadi budak di negeri kita sendiri. Reforma agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian modren yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembaruan Agraria juga sangat diperlukan guna mengupayakan korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Dalam keadilan agraria ini akan menjamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara substansial.

 

 

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR DAPAT MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN


kompasiana.com/arioneuodia

arioneuodia.blogspot.com

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan landasan dari UUPA.

Pasal 1 ayat 3 UUPA berbunyi hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi pengertiannya hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya untuk anak cucu kita. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai dirusak atau diterlantarkan. UUPA No.5 tahun 1960 hak atas tanah terhapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan.

Dalam kehidupan masyarakat tanah memegang peran yang sangat penting, untuk itu memerlukan penanganan yang serius dan professional. Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang baik pertanian, pemukiman, dan perindustrian maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah semakin meningkat pulalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tanah yang harus ditangani dengan segera.

Salah satu masalah yang perlu ditangani dengan segera adalah masalah tanah terlantar, karena masalah ini sangat rumit sekali jika melihat adanya estalasi dari harga-harga tanah memuat masalah untuk dinyatakan tanah menjadi terlantar. Terlantar dalam arti tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak. Tanah terlantar ini seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Penelantaran tanah  merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah. Selain itu, penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Penelantaran tanah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk itu, lahirlah PP no. 11 tahun 2010 mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai pelaksanaan amanat UUPA tahun 1960, untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahtaraan rakyat serta penurunan kualitas lingkungan. PP ini juga lahir sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang dipandang tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Aturan pelaksanaan untuk penertiban tanah terlantar juga sudah dikeluarkan melalui Peraturan Kepala BPN no. 4 tahun 2010 mengenai tatacara penertiban tanah terlantar.

PEMBAHASAN

Tanah terlantar

Ironi, itu lah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi dari realita banyaknya tanah terlantar sekarang. Padahal jika kita lihat kondisi sekarang ini karena sempitnya lahan garapan yang menyebabkan kemiskinan petani Indonesia. Sangat tidak rasional, pada satu sisi tanah dibiarkan terlantar dan pada satu sisi lain masyarakat dibiarkan melarat dalam kemiskinan karena kurangnya lahan garapan untuk pertanian.

Sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lagi bagi petani di pedesaan. Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.  Tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi manusia.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Karena ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus meningkat pula, sehingga pengelolaannya harus berdayaguna untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkirakan, luas tanah terlantar di Indonesia mencapai 7,3 juta hektar. Luas tersebut dua kali lebih besar dibanding luas lahan produktif di pulau Jawa. Bahkan lebih besar dibandingkan luas panen pada musim hujan tahun 2011 lalu. Sangat disayangkan, Indonesia yang tanahnya begitu subur masih saja ditelantarkan yang seharusnya bisa menjadi pemberi manfaat ekonomi kepada pemegang hak dan masyarakat. Penelantaran tanah berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial- ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.

Untuk itu perlu ditumbuhkan pengertian akan pentingnya arti penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan peruntukkannya, sehingga tercapai penggunaan tanah yang berasaskan pemanfaatan tanah secara optimal, keseimbangan antara berbagai keperluan dan asas kelestarian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal.

Sanksi Terhadap Penelantaran Tanah

Dalam UUPA No.5 tahun 1960 sangat mengharamkan tindakan penelantaran tanah secara sengaja. Hal ini antara lain tersurat pada sanksi bagi penelantar tanah, seperti dirumuskan dalam kalimat “hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan”, “pemutusan hubungan hukum antara tanah dengan pemilik”, atau “tanahnya akan ditegaskan sebagai tanah negara”. Dengan demikian, penelantaran tanah secara sengaja dapat berakibat hilangnya hak dan putusnya hubungan hukum antara pemilik atau pemegang hak dengan tanah yang ditelantarkan.

Selain menjatuhkan sanksi, pemerintah juga menempuh cara lain dalam mengatasi persoalan penelantaran tanah itu melalui apa yang disebut penertiban tanah terlantar. Dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, penertiban tanah terlantar didefinisikan sebagai proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Tujuan penertiban itu sendiri antara lain untuk menegakkan prinsip keadilan terkait fungsi tanah sebagai sumber produksi. Sebagaimana diketahui, hukum agraria Indonesia menganut prinsip fungsi sosial dari hak atas tanah. Itu sebabnya, penelantaran tanah sekalipun dilakukan oleh pemiliknya sendiri dipandang sebagai tindakan tidak adil dan melawan hukum.

GBHN 1998 dalam bab IV tentang pembangunan 5 tahun ke 7 sub 19 mengenai pertanahan menyatakan : “Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan sekala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah”

Jika ketentuan dalam GBHN 1998 tersebut dikaitkan dengan pasal 6 UUPA No. 5 tahun 1960 dapat kita dirumuskan bahwa segala hak atas tanah mempunyai fungi sosialnya masing – masing. Dalam penyelesaian UUPA 1960 dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh semata – mata mempergunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadinya, pemakaian atau tidak dipakainya tanah yang mengakibatkan kerugian masyarakat.

Peran Tanah dan Permasalahannya

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Dalam kehidupan masyarakat, tanah memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka masing-masing. Oleh karena itu sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada tanah. Tanah merupakan tempat tinggal bagi manusia dimana mereka hidup dan merupakan sumber penghidupan bagi manusia terutama bagi mereka yang penghidupannya dari usaha pertanian.

Selain itu, tanah merupakan harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan mendatang serta tidak dapat diperbaharui.  Oleh karena itu memerlukan penanganan yang serius dan professional. Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, baik pertanian, pemukiman, perindustrian maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya kebutuhan tanah semakin meningkat pula masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tanah yang harus segera diselesaikan.

Hiroyoshi Kano menyatakan bahwa menjelang akhir abad ke-20 masalah tanah makin menjadi isu sentral bagi gerakan sosial di Indonesia. Hampir setiap hari dilaporkan dalam media massa adanya sengketa tanah sebagai hasil dari perubahan-perubahan cepat dalam struktur ekonomi yang makin cepat sejak pertengahan tahun 1980-an. 

Jika dibandingkan dengan yang terjadi di masa lalu, sengketa-sengketa yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada tanah yang digunakan untuk pertanian tetapi juga pada tanah yang digunakan untuk semua jenis pembangunan seperti kehutanan, real estate, pariwisata, pertambangan, pembangunan jalan, bendungan, kawasan industri serta lapangan golf. Demikian pula kebanyakan dari sengketa tanah itu berkaitan dengan pertentangan hak dan kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan-kekuatan luar yang berusaha keras mencari keuntungan komersial dari proyek-proyek tersebut.

Peraturan Pemerintah dan UU

Dalam perspektif logika hukum Agraria mengenai tanah tersebut dapat mempedomani apa yang diuraikan dalam UUPA No.5 tahun 1960 pasal 6, 7, 10, 14, I5, 18, 19 sesuai dengan fungsi sosial hak atas tanah, bahwa dilarang menguasai tanah melampaui batas larangan absente, peraturan tata guna tanah, pemeliharaan tanah, dan keharusan pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan juga bahwa negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat diberi wewenang untuk mengatur, yaitu membuat peraturan, menyelenggarakan dalam arti melaksanakan (execution), menggunakan (use), menyediakan (reservation), dan memelihara (maintenance) atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut, maka kewenangan penguasaan dan pengurusan bidang pertanahan ada pada Negara, dimana di bidang eksekutif (pemerintahan) dijalankan oleh Presiden (Pemerintah) atau didelegasikan kepada Menteri.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat. Dengan demikian wewenang pemerintahan di bidang pertanahan dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pelimpahan wewenang di bidang pertanahan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA tersebut sepenuhnya terserah kepada Pemerintah Pusat yang berwenang menentukan seberapa besar kewenangan di bidang pertanahan tersebut diserahkan kepada daerah atau masyarakat hukum adat.Menurut Budi Harsono, kewenangan negara berdasarkan Pasal 2 UUPA meliputi bidang legislatif yang berarti mengatur, bidang eksekutif dalam arti menyelenggarakan dan menentukan, serta bidang yudikatif dalam arti menyelesaikan sengketa tanah baik antar rakyat maupun antar rakyat dengan Pemerintah.

Disamping ketentuan hukum tersebut diatas juga dapat mempedomani beberapa ketentuan lain misalnya:

  1. Undang-undang No.5 tahun 1960 dan PP.No.224 Tahun 1961 tentang pembatasan hak atas tanah yang lebih terkenal dengan ketentuan landreform baik maksimum penguasaan tanah, larangan absenteeisme dan redistribusi tanah untuk para petani.
  2. Undang-Undang No.3 tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi.
  3. Keppres No.54 tahun 1980 tentang pencetakan sawah.
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1982 tentang pengertian tanah didaerah perkotaan yang dikuasai oleh badan hukum/perorangan yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan .
  5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 593/570 tanggal 22 Mei 1984, tentang pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah seperti yang diatur oleh PMDN No.6 tahun 1972.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.268 tahun 1982 tanggal 17 September 1982 tentang pokok-pokok kebijaksanaan penertiban/pemanfaatan tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan.
  7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, menteri Kehakiman No.39 tahun 1982 No. 70/KPTS/UM/2/1982 No.M.01/UM/02.06/1982, tentang syarat-syarat khusus pemberian Hak Guna Usaha baru untuk perusahaan kebun besar dalam rangka melaksanakan Keppres No.32 tahun 1979.
  8. Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
  9. Keppres RI No.26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 1989 tentang tata kerja Kanwil BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.
  10. PP.RI. No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
  11. PP.RI No.36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Diberbagai daerah di Indonesia, nilai guna tanah begitu tinggi sekali. Hal ini disebabkan oleh iklim pariwisata yang kini sudah tidak bisa dikatakan sekedar meningkat tetapi terus berkembang. Investor membeli tanah berhektar-hektar karena diperkirakan akan mempunyai potensi positif di masa depan, tetapi tanah itu justru dibiarkan atau tidak dimanfaatkan atau diusahakan. Ada ratusan hak atas tanah yang dikuasai investor yang ditelantarkan dan mesti diambil langkah-langkah oleh Pemda agar segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan permohonan peruntukannya.

Sebagai pelaksanaan reformasi di bidang pertanahan, masalah tanah terlantar perlu mendapat penanganan segera oleh Pemerintah karena masalah ini sangat rumit jika melihat adanya estalasi dari harga-harga tanah, jangan sampai tanah dijadikan barang komoditas ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keberadaan tanah-tanah yang ditelantarkan dalam arti tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya di suatu daerah apabila tidak dilakukan penertiban dan penatagunaan tanah akan membawa dampak yang sangat merugikan. Dalam penataan tanah – tanah yang ditelantarkan, Pemerintah dapat mendorong pemegang hak untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya sehingga dapat mewujudkan visi misi daerah yang bersangkutan.

UUPA dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa ” Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, Pasal 10 mewajibkan para pemegang hak atas tanah mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif, Pasal 15 mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara, menambah, dan menjaga kelestarian tanahnya. Hal ini juga diikuti dengan ketentuan sanksi yaitu pada Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, dan Pasal 40 huruf e yang menentukan bahwa semua hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh ke tangan negara apabila tanah tersebut ditelantarkan.

Sesuai dengan TAP MPR No.IX /MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, permasalahan tanah terlantar yang berkaitan dengan upaya penertibannya oleh pemerintah merupakan hal yang penting untuk dikaji, karena hal itu merupakan perwujudan salah satu upaya pembaharuan di bidang agraria. Dengan demikian penertiban tanah terlantar merupakan persoalan yang baru berkembang sehingga belum banyak penelitian yang mengkaji persoalan tanah terlantar.

Data dari BPN menyatakan bahwa sebanyak 7,3 juta hektar tanah dipastikan tanah yang subur dan berada di luar tanah hutan. Pemerintah berencana akan memenfaatkan tanah-tanah terlantar itu antara lain untuk:

  1. Diperuntukkan untuk masyarakat dalam rangka reforma agraria. Rencananya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai reformai agraria bulan April 2010 ini akan selesai.
  2. Diperuntukkan untuk kepentingan strategi negara dan pemerintah di antaranya yaitu untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengembangan perumahan rakyat.
  3. Diperuntukkan untuk cadangan umum negara, tujuannya di antaranya untuk relokasi masyarakat jika ada bencana, relokasi masyarakat jika ada keperluan penting dan kepentingan hankam juga pemerintah.

Ketahanan Pangan

Penelantaran tanah memicu berbagai persoalan. Dari perspektif ketahanan pangan, banyaknya tanah terlantar menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diwujudkan, selain melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, juga ketersediaan lahan produksi.

Ketahanan pangan ini merupakan suatu masalah yang sangat serius bagi sebuah negara. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, pemerintah menargetkan surplus beras sebanyak 10 juta ton pada tahun 2014. Akan tetapi, meski Indonesia selalu dikenal sebagai negara agraris, ternyata untuk mencapai target ini bukanlah hal mudah. Hal utama kendalanya yaitu lahan pertanian yang semakin sempit akibat dari alih fungsi lahan.

Di sisi lain, di banyak daerah di Indonesia, bahkan di daerah permukiman pun sering ditemukan lahan-lahan terlantar yang tak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Maka, demi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk kembali memaksimalkan sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan mengoptimalisasi lahan terlantar.

Dari sisi ekonomi, penelantaran tanah menghambat upaya penanggulangan kemiskinan, terutama di kalangan rakyat yang menggantungkan hidup pada lahan garapan. Banyaknya tanah yang dibiarkan terlantar menghambat upaya menciptakan lapangan pekerjaan. Dan seterusnya semakin banyak tanah yang sengaja dibiarkan terlantar, semakin terbatas kapasitas peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Memanfaatkan tanah terlantar tentu akan jauh lebih baik ketimbang melepas kawasan hutan untuk dijadikan lahan tanaman pangan. Belum lama ini dikabarkan bahwa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan melepas kawasan hutan di tiga provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat) seluas 260 ribu hektar untuk tanaman pangan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana mewujudkan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Kedua, karena lahan terlantar kebanyakan terdapat di luar pulau Jawa, maka pemanfaatan tanah terlantar menjadi lahan pertanian produktif akan mendorong bertambahnya sentra-sentra padi di luar pulau Jawa. Dengan demikian, pemanfaatan tanah terlantar dapat membantu pemerintah menciptakan ketahanan pangan serta mengantisipasi merosotnya luas lahan pertanian di pulau Jawa akibat konversi.

Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan
Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2010 yang merupakan pengganti PP 36/1998 yang dirasa sudah tidak memadai lagi apabila dipakai sebagai acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, perlu adanya aturan pelaksanaan untuk pendayagunaan tanah terlantar. Pendayagunaan tanah terlantar merupakan satu tahapan yang sangat strategis yang mekanismenya harus dapat memastikan bahwa manfaat dari tanah terlantar yang telah ditertibkan itu dapat dikembalikan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tanpa pendayagunaan yang efektif proses penertiban tanah terlantar menjadi tidak berarti dalam kerangka pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar berdasarkan PP 11/2010, diawali dengan 4 (empat) prinsip pengelolaan pertanahan dan diakhiri dengan agenda reforma agraria, program strategis nasional dan cadangan negara terhadap tanah-tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dicabut haknya. Prinsip pengelolaan pertanahan dan outcome dari regulasi ini merupakan irisan yang dapat dijadikan entry point bagi pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong bagi pemerintah kabupaten/kota.

Pendayagunaan tanah terlantar ini merupakan persoalan multisektoral yang tidak dapat dilaksanakan tanpa melibatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai sektor atau lembaga terkait lainnya. Selain itu, setiap sektor terkait tentu memiliki keterkaitan dengan peraturan perundangannya sendiri. Dalam kaitan dengan ini, potensi untuk terjadinya berbagai komplikasi hukum harus diwaspadai dalam rangka mengelola kebijakan pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar. Absennya kewaspadaan atas hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan pendayagunaan itu sendiri.

Dengan adanya pendayagunaan tanah terlantar yang sesuai dengan PP No. 11 tahun 2010, kerangka kebijakan dalam pelaksanaan pendayagunaan tanah terlantar ini harus dapat memastikan berbagai hal, diantaranya :

  1. Pendayagunaan tanah terlantar ini dapat berkontribusi secara berarti dalam mendukung tujuan pengelolaan pertanahan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, yaitu persoalan kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahtaraan rakyat serta penurunan kualitas lingkungan, dan terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan.
  2. Dapat menghindarkan (meminimalkan) komplikasi-komplikasi hukum ketika dilakukan pendayagunaan tanah terlantar.

Dalam upaya pendayagunaan tanah terlantar diharapkan akan memberikan pengaruh besar untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Pendayagunaan tanah terlantar ini akan meningkatkan jumlah produksi pangan nasional dan memantapkan ketahanan pangan. Dengan memantapkan katahanan pangan, pemerintah dan berbagai pihak perlu juga mengetahui beberapa hal yang sangat mendukung kegiatan ini. Diantaranya yaitu perluasan lahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan di daerah-daerah yang bukan termasuk sentra produksi beras terbesar di Indonesia (Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) yang masih banyak mempunyai lahan kosng seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan peningkatan dukungan terhadap para petani yang meliputi layanan pembiayaan, akses informasi dan teknologi, infrastruktur produksi. Dengan adanya upaya ini diharapkan para petani tidak beralih profesi dari petani menjadi profesi yang lain.
Hal terakhir yang perlu dilakukan dan diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan dilakukan melalui pengembangan pangan karbohidrat khas Nusantara seperti sukun, talas, garut, sagu, jagung dan lain-lain, peningkatan produksi dan ketersediaan sumber pangan protein hewani (ikan, ternak) dan nabati (hortikultura), serta pengembangan produk melalui peran industri pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra produk pangan khas Nusantara.

Dengan melakukan ketiga hal ini serta pembenahan terhadap masyarakat mengenai perlunya menjaga sumber daya alam sebagai salah satu faktor untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional, perwujudan dari pembangunan dan ketahanan pangan akan tercapai dengan baik.

Pembangunan ketahanan pangan sebenarnya merupakan tugas dari waktu ke waktu untuk semua pihak di Negara ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Mengingat banyaknya pihak terlibat, maka diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar pihak dan kontrol yang menyeluruh dari pihak yang tertinggi, yaitu aparatur pemerintahan.

Tanpa adanya kesinergisan antar lini, tentunya ketahanan pangan tidak terbentuk dan kerawanan pangan terjadi. Pada saat ini ancaman kerawanan pangan terjadi karena beberapa hal,diantanya yaitu:

  1. Tingkat pertumbuhan penduduk tidak dapat diturunkan. Semakin besar tingkat pertumbuhan, maka jumlah penduduk tiap tahunnya akan meningkat, sehingga kebutuhan terhadap pangan meningkat.
  2. Tidak adanya diversifikasi makanan pokok. Makanan pokok Indonesia yang sama, yaitu beras, menyebabkan kebutuhan beras meningkat tiap tahunnya. Sehingga ketika ada penipisan stok terhadap beras, terjadi ketidakstabilan perekonomian di Indonesia.
  3. Luas lahan petani semakin sempit dan terus terkonversi. Lahan pertanian di Indonesia saat ini semakin menipis dengan adanya konversi lahan menjadi gedung-gedung. Semakin tipisnya lahan pertanian, maka semakin menurun produksi pertanian.
  4. Kurangnya dukungan terhadap para petani yang meliputi layanan pembiayaan, akses informasi dan teknologi, infrastruktur produksi.

Keempat hal inilah yang perlu kita perbaiki untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam pemanfaatan tanah-tanah terlantar.

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan

Tujuan dari ketahanan pangan yang ingin dicapai dengan pemanfaatan lahan terlantar harus diorentasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik. Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat mempengaruhi terhadap ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan ketahanan nasional. Oleh karena itu pemerintah berupaya terus memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan dengan pendayagunaan tanah terlantar dapat dilakukan melalui reforma agraria. Reforma agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Reforma agraria ini dilaksanakan melalui dua jalan. Jalan pertama adalah penataan sistem politik dan sistem hukum pertanahan dan keagrariaan, dan jalan kedua adalah landreform plus, yaitu landrefom yang di dalamnya menampung ciri terpenting yaitu redistribusi dan distribusi atas aset tanah pada masyarakat yang berhak, yang kemudian disertai pula dengan mekanisme bagi negara untuk memberikan jalan-jalan bagi masyarakat yang ikut dalam program redistribusi dan distribusi ini untuk bisa memanfaatkan tanahnya secara baik.  Ini dimaknai juga sebagai asset reform ditambah dengan access reform. Asset reform adalah menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Access reform adalah pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi (keuangan, manajemen, teknologi, pasar), dan sumber-sumber politik (partisipasi politik).

Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan bidang pangan adalah terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat menikmati kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komparatif (comparative advantage) dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari 11 prioritas dengan substansi inti program aksinya yang meliputi pengembangan kawasan dan tatat ruang pertanian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan. Berdasarkan hal tersebut, pendayagunaan tanah terlantar dapat diarahkan untuk mendukung program aksi ketahanan pangan melalui pengembangan lahan untuk pertanian pangan dan ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelantaran tanah  merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah. Selain itu, penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan.
Penelantaran tanah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan pemanfaatan tanah terlantar perlu adanya regulasi yang sangat relevan dan mengarah kepada ketercapaian tujuan ketahanan pangan. Tanah terlantar perlu diupayakan pemanfaatannya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta menurunkan kualitas lingkungan.

Dari perspektif ketahanan pangan, banyaknya tanah terlantar menghambat upaya mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diwujudkan, selain melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, juga ketersediaan lahan produksi. Dengan ketersediaan lahan produksi yang luas yaitu pemanfaatan lahan terlantar akan memfasilitasi dan mendukung ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dapat dicapai dengan baik apabila ditegakkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 yang merupakan acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Pendayagunaan tanah terlantar ini merupakan satu tahapan yang sangat strategis yang mekanismenya harus dapat memastikan bahwa manfaat dari tanah terlantar yang telah ditertibkan itu dapat dikembalikan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai pelaksanaan reformasi di bidang pertanahan, masalah tanah terlantar perlu mendapat penanganan segera oleh Pemerintah karena masalah ini sangat rumit jika melihat adanya estalasi dari harga-harga tanah, jangan sampai tanah dijadikan barang komoditas ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keberadaan tanah-tanah yang ditelantarkan dalam arti tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya di suatu daerah apabila tidak dilakukan penertiban dan penatagunaan tanah akan membawa dampak yang sangat merugikan. Dalam penataan tanah – tanah yang ditelantarkan, Pemerintah dapat mendorong pemegang hak untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya sehingga dapat mewujudkan visi misi daerah yang bersangkutan.

Saran – saran

  1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 sebaiknya ditingkatkan menjadi Undang-undang dan mengundangkan Peraturan pelaksana, hal ini adalah mengatur lebih terperinci tentang tanah-tanah terlantar yang belum diatur oleh PP No.36 tahun 1998.
  2. Perlu peningkatan pendayagunaan tanah terlantar untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
  3. Perlu wujud nyata dari GBHN 1998 dalam bab IV tentang pembangunan 5 tahun ke 7 sub 19 mengenai pertanahan.
  4. Perlu regulasi yang relevan disetiap daerah dalam pemanfaatan tanah terlantar dan penegakkan hukum dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
  5. Penegakkan hukum terhadap perseorangan yang memanfaatkan tanah terlantar hanya untuk kepentingan pribadinya yang telah lepas daftar kepemilikan.

    

DAFTAR PUSTAKA

Mulyani, Anny. 2007. Pemanfaatan Lahan Terlantar untuk Menunjang P2BN. Bogor

Hanani, Nuhfil. 2010. Paradigma Ketahanan pangan Indonesia. Jakarta

Suryani, Luh Putuh. 2011. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar. Denpasar

Parlindungan, Chalisah. 2011. Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 36 Tahun 1998. Medan

Sutaryono. 2011. Sinkronisasi Pemanfaatan Tanah Kosong & Penertiban Tanah Terlantar.
Yogyakarta.

Hidayat, Achmad. 2010. http://km.ristek.go.id/index.php/klasifikasi/detail/20917. Diakses
tanggal 28 Mei 2012

Anonim. 2010. Menuju Ketahanan Pangan Dengan Kebijakan Pertanahan. Jakarta

Anonim. 2012. Ironi Tanah Terlantar. http://www.businessnews.co.id/headline/ironi-tanah-
terlantar.php. Diakses tanggal 28 Mei 2012